MAKASSAR. Lontaran.com – Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ranperda tersebut diproyeksikan menjadi landasan hukum dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal, pekerja rentan, hingga kelompok pekerja sosial keagamaan yang selama ini belum memperoleh perlindungan secara optimal.
Pembahasan regulasi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lapisan pekerja memperoleh perlindungan yang layak, tanpa membedakan status maupun jenis pekerjaannya.
“Tentu Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujarnya.
Menurut Munafri, regulasi tersebut akan memperkuat integrasi berbagai program perlindungan ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
“Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, upaya perluasan perlindungan tersebut telah berjalan melalui sejumlah program pemerintah kota. Hingga saat ini, tercatat sekitar 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menjalankan program inovasi Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan.
Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan informal.
“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan sejumlah hasil pencermatan terhadap substansi Ranperda yang tengah dibahas bersama pemerintah kota.
Ia menilai, pembentukan regulasi tersebut merupakan wujud komitmen politik sekaligus tanggung jawab konstitusional DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih merata bagi seluruh pekerja.
“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.
Menurut Fahrizal, keberadaan program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat perlu didukung dengan landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara konsisten dan tidak bergantung sepenuhnya pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran tahunan.
“Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” demikian salah satu substansi pandangan Pansus.
Alumni Fakultas Kedokteran tersebut menjelaskan, penyusunan Ranperda ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Substansi regulasi turut diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam hasil pencermatan Pansus, terdapat lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diakomodasi dalam Ranperda tersebut, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, baik ketika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, memasuki masa tidak produktif, maupun kehilangan pekerjaan.
Fahrizal menyebutkan, cakupan perlindungan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja penerima upah, tetapi juga bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, hingga pekerja sosial keagamaan.
Kelompok pekerja sosial keagamaan menjadi salah satu perhatian khusus dalam pembahasan Ranperda. Mereka meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya.
Pansus memandang bahwa kelompok tersebut memiliki kontribusi besar dalam pelayanan sosial kemasyarakatan sehingga perlu memperoleh perhatian dan perlindungan jaminan sosial yang memadai.
“Cakupan perlindungannya juga diperluas terhadap berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan,” ungkapnya.
Selain pekerja sosial keagamaan, perlindungan juga diarahkan kepada pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari sisi penyelenggaraan, Ranperda tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pembinaan, hingga pengawasan.
Adapun bagi sektor swasta, bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah. Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi hak perlindungan tenaga kerjanya.
Sementara di sektor konstruksi, Pansus menekankan kewajiban penyedia jasa untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek.
“Bukti kepesertaan jaminan sosial, kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi,” harapnya.
Untuk pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah juga didorong mengambil peran dalam memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aspek lain yang menjadi perhatian Pansus adalah pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan. Skema ini dinilai penting karena kelompok tersebut umumnya memiliki penghasilan terbatas, kondisi pekerjaan yang tidak menentu, serta kemampuan finansial yang belum memadai untuk membayar iuran secara mandiri.
Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Kota Makassar dengan dibuktikan melalui KTP elektronik, serta belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Penerima bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Penetapannya diharapkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, serta kondisi disabilitas.
“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tuturnya.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan regulasi, Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tim tersebut berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
Laporan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, meningkatkan jumlah kepesertaan, serta menentukan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.
Fahrizal menegaskan, Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga membangun sistem perlindungan pekerja yang menyeluruh melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan, serta mekanisme pengawasan.
Ia berharap regulasi tersebut nantinya mampu memastikan seluruh pekerja memperoleh hak perlindungan tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, menjalankan pekerjaan secara mandiri, maupun menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tutupnya.
Dengan penguatan regulasi ini, Pemerintah Kota Makassar dan DPRD berharap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kota Makassar.









Komentar