Matangkan KUA-PPAS 2027, Pemkot dan DPRD Makassar Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Monday, 16 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR. Lontaran.com Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar.

Penandatanganan berlangsung pada Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam memastikan penyusunan APBD 2027 berjalan sesuai arah pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar turut menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.

Mewakili Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pencermatan terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyempurnakan dokumen anggaran.

“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujar Ray Suryadi, saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan, Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 secara prinsip telah sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Kesesuaian tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga agar kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Namun, pada pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar masih memberikan sejumlah masukan, terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan distribusi anggaran, dan penguatan program prioritas setiap perangkat daerah.

“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” katanya.

Ray menilai, koordinasi lintas perangkat daerah tersebut berperan penting dalam memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan selama proses pembahasan. Dengan demikian, penyusunan anggaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Meski memberikan apresiasi, Banggar juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi belanja harus dilakukan secara cermat. Penyesuaian anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penghematan, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan kondisi pelaksanaan program di lapangan.

Hal tersebut diperlukan agar program prioritas maupun kegiatan mendesak yang telah tertuang dalam RKPD 2027 dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat direalisasikan secara maksimal.

Dalam pembahasannya, Banggar turut mengidentifikasi sejumlah perangkat daerah yang memerlukan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan untuk memperkuat pelaksanaan program lintas sektor.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 yang direncanakan untuk digunakan pada Tahun Anggaran 2027.

“Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027,” ungkapnya.

Ray menyampaikan, pemanfaatan SiLPA perlu direncanakan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Anggaran tersebut diharapkan dapat kembali memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, usulan penambahan anggaran bagi perangkat daerah juga perlu dikaji berdasarkan kemampuan penyerapan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa tambahan alokasi tersebut tidak menghambat keberlanjutan penyelesaian program dan kegiatan yang masih berlangsung pada 2026.

Banggar juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran terhadap perangkat daerah yang memiliki kontribusi strategis dalam pencapaian indikator pembangunan Kota Makassar.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.

Menurut Banggar, pencapaian target pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan program yang tepat, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah.

Seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi Banggar bersama TAPD serta perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyempurnaan dokumen anggaran Tahun Anggaran 2027.

Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar juga meminta agar DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk disampaikan kepada Wali Kota Makassar.

Rekomendasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi TAPD bersama perangkat daerah dalam melakukan penyempurnaan perencanaan dan pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Jadi kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya kesepakatan KUA-PPAS 2027, diharapkan penyusunan APBD Kota Makassar dapat semakin berkualitas, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Melalui Ranperda Jamsostek
HUT ke-419 Kota Makassar, Pemkot Tekankan Kolaborasi dan Harapan untuk Masa Depan Generasi Muda
Bamus DPRD Kota Makassar Perkuat Koordinasi Demi Kinerja Dewan yang Lebih Efektif
DPRD Kota Makassar Tegaskan Aspirasi Warga Jadi Dasar Perumusan Kebijakan dan Agenda Kerja Legislatif
Semangat Kebersamaan, Ribuan RT/RW Makassar Dilantik di Karebosi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 06:43

Matangkan KUA-PPAS 2027, Pemkot dan DPRD Makassar Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Sunday, 15 November 2026 - 06:36

Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Melalui Ranperda Jamsostek

Monday, 9 November 2026 - 16:03

HUT ke-419 Kota Makassar, Pemkot Tekankan Kolaborasi dan Harapan untuk Masa Depan Generasi Muda

Thursday, 22 January 2026 - 13:00

Bamus DPRD Kota Makassar Perkuat Koordinasi Demi Kinerja Dewan yang Lebih Efektif

Saturday, 10 January 2026 - 16:45

DPRD Kota Makassar Tegaskan Aspirasi Warga Jadi Dasar Perumusan Kebijakan dan Agenda Kerja Legislatif

Berita Terbaru

Share with