Lontaran.com – Makassar. Penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muhammad Nasir Rurung, S.Sos., bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026, bertempat di Hotel Grand Town Makassar, Kompleks Pasar Segar, Jl. Pengayoman Blok E No. 9B, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Makassar, Irwandi, SE, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar, Andi Salman Baso, SKM. Keduanya menyampaikan materi dari perspektif administrasi kependudukan dan keterbukaan informasi publik.
Dalam sambutannya, H. Muhammad Nasir Rurung menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi strategis DPRD yang harus dijalankan secara maksimal. Pengawasan diperlukan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Materi pertama disampaikan oleh Irwandi yang membahas posisi strategis administrasi kependudukan dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa akurasi data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan dan mengambil kebijakan.
“Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen identitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan pelayanan publik dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat,” ujar Irwandi.
Ia juga menambahkan, “Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan agar kualitas layanan terus meningkat dan mampu menjawab kebutuhan warga secara cepat dan tepat.”
Pembahasan tersebut kemudian berkembang dalam sesi diskusi. Peserta mengajukan pertanyaan mengenai upaya pemerintah mengantisipasi kesalahan data kependudukan yang dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik. Peserta juga mempertanyakan mekanisme pelaporan apabila ditemukan kendala maupun ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Irwandi menjelaskan bahwa Disdukcapil terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Selain itu, berbagai kanal pengaduan juga disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan kendala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.
Sementara itu, Andi Salman Baso, SKM, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
“Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan informasi yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah,” kata Andi Salman Baso.
Ia juga menegaskan, “Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.”
Kegiatan tersebut berlangsung secara interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Diskusi yang berlangsung memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memahami lebih jauh peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Angkatan IV ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengawasan semakin meningkat. Keterlibatan masyarakat bersama DPRD dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar