Lontaran.com – Makassar Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah terus dilakukan menjelang Tahun Anggaran 2026. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan digelar di Kota Makassar.
Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muhammad Nasir Rurung, S.Sos., bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026, bertempat di Hotel Grand Town Makassar. Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang produktif dalam menyusun langkah-langkah pengawasan yang lebih terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Irwandi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan akan hadir sebagai narasumber utama. Ia dijadwalkan memaparkan berbagai aspek.
Materi yang disampaikan nantinya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta strategi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Makassar.
Selain itu, Andi Salman Baso, SKM, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar, juga akan memberikan pemaparan terkait pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kehadiran dua narasumber dari latar belakang yang berbeda tersebut diyakini akan memperkaya perspektif peserta, khususnya dalam memahami mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui forum ini, DPRD Kota Makassar berharap dapat membangun kesamaan persepsi mengenai pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan fungsi pengawasan, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era pelayanan publik yang semakin dinamis.
Komentar