lontaran.com/ Kota Makassar dalam waktu dekat akan menggelar Pemilihan RT/RW. Hajatan rakyat yang dihelat oleh Pemerintah Kota Makassar ini akan digelar serentak pada 3 Desember 2025.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) Kecamatan Makassar menaruh harapan besar bahwa pesta demokrasi ini dapat menghadirkan kompetisi sehat dan disambut gembira antara 9.191 calon Ketua RT dan 2.169 calon Ketua RW.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah seharusnya selayaknya pesta harus disambut dengan riang gembira tanpa adanya gejolak maupun dinamika yang mengganggu jalannya tahapan demokrasi tingkat masyarakat ini,” ujar Ketua DPC APPI Kecamatan Makassar, Sulyadi Abbas atau yang akrab disapa Adhit Abbaz, Jumat (28/11).
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa seluruh tahapan harus dilaksanakan secara netral, terbuka, jujur, dan adil, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kota dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas.
“Sehingga dengan demikian akan lahir pemimpin RT maupun RW yang benar-benar diharapkan oleh warga, pemimpin berkualitas di tingkat lingkungan,” tegas SULYADI ABBAS (Adhit).
Diketahui, secara keseluruhan, 11.360 calon RT/RW tersebut akan memperebutkan 6.027 kursi Ketua RT dan 1.005 kursi Ketua RW yang tersebar di seluruh Kota Makassar.
Pemilihan langsung oleh warga dinilai sebagai ruang demokrasi yang harus dijaga agar benar-benar jadi fondasi penting dalam pembangunan partisipatif.
“Ini selaras dengan arah kebijakan dan semangat Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif kepada masyarakat,” tutupnya..
Terpisah, Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi Suryadi Culla, menilai bahwa pelaksanaan Pemilihan RT/RW Serentak oleh Pemerintah Kota Makassar, merupakan langkah yang positif dan memberikan keteladanan dalam praktik demokrasi langsung di tingkat paling bawah.
Menurutnya, pemilihan ini adalah bentuk pendidikan politik praktis yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin lingkungan secara langsung dan sadar.
“Pemkot Makassar telah mengambil langkah baik dengan menggelar pemilihan RT/RW secara serentak. Ini memberikan nilai demokrasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu, menekankan perlunya persiapan yang matang, terutama terkait alokasi anggaran yang dirancang secara distributif dan disertai sistem pengawasan yang memadai.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan teknis di setiap tingkat RT dan RW dapat terpenuhi. Selain kesiapan anggaran, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Perda dan petunjuk teknis pemilihan.
“Yang pasti, sosialisasi harus dilakukan secara masif. Harapan kita, masyarakat siap memahami dan menjalankan aturan,” jelasnya.
Akademisi Unhas itu, kemudian menyinggung persoalan yang kerap muncul saat pemilihan RT/RW. Ia mencontohkan pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya berhasil karena sejak awal telah menyiapkan alokasi anggaran yang kuat dan didistribusikan langsung ke setiap RT/RW untuk membentuk panitia pemilihan.
