Pengawasan Minol di Makassar Jadi Sorotan, Pemkot dan DPRD Siapkan Regulasi Lebih Ketat

Monday, 2 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR.- Lontaran.com Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar mulai mendorong penguatan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol (minol) melalui penyusunan regulasi baru yang lebih komprehensif.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Komisi A tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berlangsung di Aula Sipakatau Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pengendalian distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari pembatasan usia konsumen, pengaturan lokasi dan waktu penjualan, hingga pengawasan terhadap potensi peredaran minuman beralkohol ilegal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa perubahan kondisi masyarakat membutuhkan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

“Kondisi masyarakat yang terus berubah, tentu dibutuhkan penyesuaian lewat aturan,” kata Munafri usai Rapat Paripurna.

Ia menegaskan bahwa pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu diperkuat agar keberadaannya tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang harus menjadi batasan dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

“Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita karena jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan,” tuturnya.

“Itu yang kita tidak inginkan. Karena banyak sekali kaidah-kaidah yang membatasi peredaran minol ini,” sambung Appi.

Munafri juga menjelaskan bahwa penerapan aturan harus memastikan ketentuan batas usia konsumen dan lokasi penjualan berjalan secara konsisten, termasuk pembatasan jarak tempat penjualan dari fasilitas masyarakat seperti sekolah.

Selain persoalan lokasi dan konsumen, ia turut menyoroti potensi masuknya minuman beralkohol ilegal melalui berbagai jalur distribusi, khususnya jalur laut dan wilayah kepulauan di Kota Makassar.

Menurutnya, kondisi geografis Makassar sebagai kota terbuka membutuhkan sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi agar distribusi minuman beralkohol dapat terpantau dengan baik.

“Kota terbuka, masuk lewat kapal laut dan sebagainya, ya harus menjadi kontrol kita,” jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais (RTQ), menjelaskan bahwa Ranperda tersebut diusulkan untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014.

Pembaruan dinilai perlu dilakukan agar regulasi yang berlaku dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan nasional, sistem perizinan berusaha, serta dinamika perdagangan minuman beralkohol saat ini.

Menurut politisi PPP tersebut, pembaruan regulasi bukan hanya bertujuan memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Ia menambahkan bahwa perkembangan pola perdagangan, termasuk pemesanan melalui media sosial dan layanan pengantaran, menjadi tantangan baru dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar.

Karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih menyeluruh, khususnya menyangkut legalitas usaha, mekanisme pengawasan, pembatasan penjualan, hingga penanganan terhadap pelanggaran.

“Pengawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pembatasan dan larangan perdagangan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

“Termasuk verifikasi usia dan keterlacakan kegiatan usaha, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah pusat serta perlindungan data pribadi,” lanjut RTQ.

RTQ juga menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara perangkat daerah, terutama bidang perdagangan, pelayanan perizinan, pariwisata, kesehatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain itu, koordinasi dengan kepolisian, instansi pengawasan obat dan makanan, serta bea cukai juga diperlukan agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Atas pertimbangan tersebut, Komisi A memandang bahwa penggantian Perda Nomor 4 Tahun 2014 perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar mengubah sejumlah pasal.

“Sebab, perubahan parsial berpotensi menyisakan ketidaksinkronan antara ketentuan lama dengan sistem pengaturan yang berlaku saat ini,” tuturnya.

Dalam pemaparannya, RTQ menguraikan bahwa berdasarkan naskah akademik, terdapat tujuh kelompok materi muatan yang menjadi cakupan pengaturan dalam Ranperda tersebut.

Pertama, ketentuan umum yang mengatur tujuan, kewenangan, serta pembagian tugas antarperangkat daerah.

Kedua, penggolongan minuman beralkohol dan kesesuaian legalitas usaha, termasuk penelitian lapangan, verifikasi teknis, serta berita acara sebagai dokumen pemenuhan persyaratan.

Ketiga, pengendalian lokasi, waktu, dan tata cara penjualan, termasuk pembatasan usia konsumen serta pengawasan minuman beralkohol tradisional sesuai peruntukan dan ketentuan hukum.

Keempat, pengawasan berbasis risiko melalui pemeriksaan kepatuhan dan sistem data pengawasan, dengan tetap memperhatikan hak pelaku usaha serta perlindungan data pribadi.

Kelima, tindak lanjut hasil pengawasan yang mencakup pembinaan, perintah perbaikan, sanksi administratif sesuai kewenangan, hingga pengamanan administratif barang yang harus dibedakan dari penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Keenam, koordinasi pengawasan dan pengendalian, termasuk pertukaran data serta penerusan temuan kepada instansi yang berwenang.

Ketujuh, ketentuan peralihan dan penutup yang mengatur penanganan legalitas usaha yang telah terbit, penyelesaian permohonan yang masih berjalan, pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2014, serta keberlakuan sementara peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Perda baru.

Lebih lanjut, RTQ menegaskan bahwa pembentukan Ranperda ini bertujuan memperbarui pengaturan yang telah berlaku, menyelaraskan legalitas usaha dengan sistem perizinan berusaha, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Dalam proses pembahasannya, Komisi A juga mendorong keterlibatan seluruh fraksi DPRD, Pemerintah Kota Makassar, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat yang terdampak.

Pemerintah Kota Makassar juga disarankan menyiapkan data legalitas dan lokasi usaha, hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, riwayat penyelenggaraan, serta kapasitas petugas. Data tersebut diperlukan sebagai bahan untuk menguji kelayakan substansi pengaturan yang akan ditetapkan.

Tidak hanya itu, kesiapan prosedur verifikasi lapangan, pemeriksaan, pengamanan administratif, penelusuran temuan, hingga penyelesaian pengaduan juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan aturan nantinya dapat berjalan konsisten dan dipertanggungjawabkan.

“Keberhasilannya perlu melalui peningkatan kepatuhan, berkurangnya pelanggaran berulang, serta penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Melalui usulan Ranperda tersebut, Komisi A berharap Kota Makassar memiliki landasan hukum yang lebih relevan dan terukur dalam mengawasi pengadaan, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol.

“Regulasi ini, kita harapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutup RTQ.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Kapolda Sulsel Bersama DPRD dan Camat Panakkukang Hadiri Rakor di Polrestabes Makassar
Pemkot-DPRD Makassar Perkuat Landasan Hukum Pembangunan Kota melalui Tiga Ranperda
DPRD Makassar Serap Aspirasi HMI soal Penguatan CSR untuk Pendidikan
Muhammad Nasir Rurung dan Disdukcapil Makassar Perkuat Pengawasan Pemerintahan Daerah TA 2026
DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah Angkatan IV
Pengawasan Pemerintahan Daerah TA 2026 Angkatan IV, Muhammad Farid Rayendra Dorong Pelayanan Publik Transparan
Muhammad Farid Rayendra Pimpin Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Angkatan III TA 2026 di Makassar
Komisi C DPRD Makassar Tingkatkan Sinergi Lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I 2026

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Thursday, 5 November 2026 - 15:29

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Kapolda Sulsel Bersama DPRD dan Camat Panakkukang Hadiri Rakor di Polrestabes Makassar

Monday, 2 November 2026 - 14:53

Pengawasan Minol di Makassar Jadi Sorotan, Pemkot dan DPRD Siapkan Regulasi Lebih Ketat

Friday, 12 June 2026 - 17:31

Pemkot-DPRD Makassar Perkuat Landasan Hukum Pembangunan Kota melalui Tiga Ranperda

Thursday, 11 June 2026 - 10:03

DPRD Makassar Serap Aspirasi HMI soal Penguatan CSR untuk Pendidikan

Thursday, 4 June 2026 - 06:25

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah Angkatan IV

Berita Terbaru

Share with