Lontaran.com, Makassar – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang digelar pada Jumat, 17 Januari 2025, di Ruangan Rapat Banggar. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dan turut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar serta anggota Banggar DPRD Kota Makassar.
Rapat ini berfokus pada koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam program Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan agar penggunaan anggaran tahun ini sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang telah disusun sebelumnya.
Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menekankan pentingnya sinergitas antara Banggar DPRD dan Pemkot Makassar. Ia menyatakan bahwa tujuan utama rapat ini adalah memberikan peringatan kepada TAPD agar lebih bijak dan teliti dalam mengelola belanja anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini untuk menghindari kendala di kemudian hari dan memastikan program-program pemerintah dapat berjalan optimal,” ungkap Andi Suharmika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD, menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD. Irwan mengungkapkan bahwa rapat tersebut memberikan pencerahan yang sangat berguna, terutama dalam hal kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran. “Kami sangat berterima kasih atas masukan dan pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD,” ujarnya.
Irwan menambahkan bahwa TAPD Pemkot Makassar akan segera mengadakan rapat koordinasi internal untuk menindaklanjuti masukan-masukan dari Banggar. “Dalam waktu dekat, kami akan lebih mencermati apa yang menjadi perhatian sesuai aturan. Semua itu akan segera kami laporkan kembali kepada Banggar,” tambahnya.
Menurut Irwan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi kendala sekaligus memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kota Makassar. Ke depan, pemantauan yang ketat ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program-program Pemkot Makassar pada tahun anggaran 2025. (*)
