Lontaran.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyatakan akan mencermati secara serius dampak reformasi yang tengah dilakukan Pemerintah Kota terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perumda). Fokus utama mereka adalah sejauh mana langkah reformasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Fraksi PKS, Hartono, dalam keterangannya pada Selasa (1/7/2025), mempertanyakan efektivitas langkah-langkah efisiensi yang telah ditempuh oleh pemerintah kota. Ia menilai, rasionalisasi pegawai harus dibarengi dengan peningkatan setoran dividen ke kas daerah.
Hartono mencontohkan Perumda Air Minum (PDAM) yang telah memangkas sekitar 400 pegawai. Ia menegaskan bahwa pengurangan pegawai semestinya menurunkan biaya operasional dan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan internal perusahaan, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan daerah. Tanpa itu, langkah reformasi dianggap belum tepat sasaran.
“Kita akan lihat sejauh mana rasionalisasi ini berdampak. Kalau hasilnya masih sama meski pegawai dikurangi, maka itu perlu dievaluasi,” kata Hartono.
Ia menekankan bahwa apabila pengurangan tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan pendapatan, maka langkah efisiensi perlu dipertanyakan. Hartono menyebut, efisiensi tidak boleh menjadi tujuan, melainkan sarana untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Selain PDAM, Hartono juga menyoroti reformasi di PD Pasar yang melakukan hal serupa. Ia mendesak agar Pemerintah Kota Makassar menunjukkan data konkret terkait dampak pengurangan pegawai terhadap keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD yang kemudian digunakan untuk pembangunan kota dan layanan publik.
“Kalau hanya mengurangi pegawai tanpa hasil yang jelas, maka sebaiknya dievaluasi kembali arah reformasinya,” ujarnya tegas.
Bagi Fraksi PKS, reformasi di tubuh Perumda tidak boleh sebatas formalitas atau pencitraan. Langkah-langkah strategis tersebut harus diukur berdasarkan capaian kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Efisiensi penting, tapi harus berdampak langsung. Pendapatan naik, masyarakat merasakan manfaatnya, itu yang utama,” pungkas Hartono.
Melalui pandangan ini, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan reformasi BUMD daerah agar sejalan dengan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.
