Lontaran.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sektor parkir di Kota Makassar. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024 yang digelar pada Rabu (16/7/2025).
Juru bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti rendahnya pendapatan dari sektor parkir yang dianggap jauh dari potensi riil. Ia menyebut, jika dihitung secara minimal Rp1.000 per kendaraan per hari, potensi pendapatan parkir di Kota Makassar bisa mencapai Rp766 miliar per tahun. Namun, realisasi yang tercatat masuk ke kas Pemkot Makassar hanya sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari 2 persen dari estimasi potensi tersebut.
“Kami menyayangkan kondisi ini dan menilai telah terjadi kebocoran pendapatan yang signifikan,” kata Andi Hadi dalam penyampaiannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS mendesak agar Wali Kota Makassar segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan langkah konkret, termasuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja PD Parkir Makassar Raya yang baru dibentuk. Fraksi PKS menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya jajaran direksi baru, BUMD tersebut dapat menunjukkan perbaikan nyata dalam pengelolaan parkir dan peningkatan pendapatan daerah.
Lebih lanjut, PKS juga mendorong Pemkot Makassar untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan sanksi tegas bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik.
Sebagai solusi jangka menengah, PKS merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja BUMD secara keseluruhan. Menurut mereka, langkah ini penting agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimaksimalkan secara transparan dan akuntabel.
Tak hanya soal parkir, Fraksi PKS juga menyoroti keterlambatan pencairan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang belum dibayarkan selama lebih dari tujuh bulan. Kota Makassar disebut memiliki 38,26 persen dari total kendaraan bermotor di Sulsel, sehingga dana tersebut dinilai wajar untuk segera ditagih.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas respons positif Wali Kota Makassar terhadap berbagai masukan DPRD, khususnya terkait pembenahan internal pemerintahan, pengembangan layanan digital, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur seperti stadion, dan upaya pemberantasan judi online.
“Kritik ini kami sampaikan sebagai bentuk pengawasan dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, potensi Kota Makassar dapat lebih dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Andi Hadi.
