Lontaran.com Penunjukan direksi baru di sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar oleh Wali Kota Munafri Arifuddin mendapat sambutan positif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar. Dukungan tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Hartono, dalam keterangannya kepada media pada Kamis (24/4/2025).
Meskipun mengaku belum mengenal secara pribadi para direksi baru, Fraksi PKS menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusda. Mereka berharap pergantian kepemimpinan ini mampu membawa perubahan signifikan dalam kinerja dan pelayanan.
“Kami telah mempelajari nama-nama yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota. Namun, karena belum ada pertemuan langsung, kami belum bisa memberi penilaian secara menyeluruh,” kata Hartono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PKS berencana menggelar pertemuan dengan para direksi baru guna mendalami visi, misi, serta strategi kerja mereka. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan arah kebijakan Perusda dengan kebutuhan masyarakat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Hartono, Komisi B DPRD Makassar akan aktif mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja direksi. Ia menegaskan bahwa pergantian direksi sebelumnya dilakukan karena tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah kota.
“Kami harap direksi yang baru bisa memberikan kinerja yang lebih baik, terutama dalam mendongkrak PAD dari sektor parkir, pasar, dan terminal,” tambahnya.
Lebih jauh, Fraksi PKS menyatakan optimisme terhadap beberapa nama yang ditunjuk, seperti Arah dan Hamzah Ahmad, yang dinilai memiliki rekam jejak dan kapabilitas memadai. Mereka diyakini dapat membawa perubahan dengan pendekatan yang lebih profesional dan efisien.
Hartono juga mendorong agar rencana strategis jangka panjang Perusda dibahas bersama Komisi B DPRD, dengan fokus utama perbaikan sistem serta upaya mengurangi kebocoran dalam pengelolaan keuangan dan layanan.
“Kami terbuka terhadap berbagai inisiatif, termasuk pembentukan satuan tugas atau mekanisme lain untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan akuntabilitas,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PKS mengingatkan pentingnya penegakan regulasi, khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pengurus Perusda berasal dari partai politik. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga independensi dan profesionalisme.
“Jika ada direksi yang terafiliasi dengan partai politik, mereka harus segera mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Hartono.
Dengan dukungan ini, Fraksi PKS berharap Perusda Makassar dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis daerah yang sehat, efisien, dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan kota.
