Lontaran.com – Makassar. Komisi C DPRD Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di ruang Komisi C DPRD Makassar pada Jumat (11/4/2025).
Agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya untuk memastikan program berjalan sesuai target dari sisi waktu, anggaran, kualitas, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas PU Makassar, Ir. Zuhaelsi Zubir, ST, MT, bersama jajarannya, memaparkan capaian program selama tiga bulan pertama 2025. Laporan tersebut mencakup realisasi fisik dan keuangan, sekaligus tantangan teknis maupun administratif yang ditemui di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi pemaparan itu, Komisi C memberikan sejumlah catatan dan masukan, terutama agar pelaksanaan program lebih optimal. Perhatian utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur serta penyelesaian proyek yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan pentingnya forum evaluasi semacam ini sebagai instrumen akuntabilitas pembangunan.
“Komisi C terus berkomitmen mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Azwar.
Ia menambahkan bahwa indikator transparansi, efisiensi, dan responsivitas menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja dinas teknis. Menurutnya, hal tersebut penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
Selain memberikan catatan teknis, Komisi C mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara legislatif dan eksekutif. Azwar menekankan bahwa kerja sama lintas sektor akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi C juga menyoroti beberapa isu prioritas, seperti perbaikan drainase, pemeliharaan jalan lingkungan, hingga percepatan rehabilitasi fasilitas publik yang rusak. Komisi meminta Dinas PU memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan internal agar program lebih terstruktur dan minim deviasi.
Komisi C pun mengapresiasi keterbukaan Dinas PU dalam menyampaikan capaian sekaligus kendala di lapangan. Azwar menilai sikap ini mencerminkan keseriusan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan pelayanan publik.
Dengan adanya koordinasi intensif antara DPRD dan Dinas PU, arah pembangunan Kota Makassar ke depan diharapkan semakin efisien, terarah, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
