Lontaran.com, Makassar – DPRD Kota Makassar berharap pemerintahan Munafri Arifuddin dan Mustika Aliyah Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030 dapat menuntaskan masalah banjir yang selama ini menjadi tantangan utama di Kota Makassar.
Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika. Menurutnya, diperlukan grand desain dan strategi yang matang dalam menangani permasalahan banjir agar tidak menjadi permasalahan tahunan.
“Masyarakat membutuhkan solusi konkret terkait banjir di Kota Makassar. Semoga di pemerintahan yang baru ini (Appi-Aliyah) mampu menyelesaikan dan menuntaskan satu per satu permasalahan banjir,” ujar Suharmika, dikutip dari Sindo, Ahad (16/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suharmika menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan perhatian khusus bagi DPRD Makassar. Ia menilai bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif.
“Ini adalah permasalahan yang harus kita atasi bersama. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menangani masalah banjir. Ini bukan persoalan biasa dan perlu pemikiran yang lebih matang dalam koordinasi antara kami dengan pemerintah kota,” katanya.
Banjir di Makassar menjadi perhatian serius setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota selama beberapa hari. Akibatnya, lima kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi antara satu hingga tiga meter.
Lima kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukkang, dan Kecamatan Tallo. Dampak banjir ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan data terbaru, banjir mengakibatkan sebanyak 960 kepala keluarga terdampak. Jumlah warga yang terpaksa mengungsi mencapai 3.653 jiwa. Mereka tersebar di 38 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah dan relawan.
Pemerintah Kota Makassar bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Tim evakuasi juga dikerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat di daerah terdampak banjir.
Selain itu, DPRD Makassar meminta agar penanganan banjir ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Solusi jangka panjang, seperti perbaikan drainase dan pengelolaan tata ruang kota, harus menjadi prioritas agar permasalahan banjir dapat diminimalisir.
“Kami berharap ada langkah konkret yang diambil dalam pemerintahan yang baru ini. Penanganan drainase, perbaikan infrastruktur, serta mitigasi bencana harus menjadi bagian dari solusi permanen,” tambah Suharmika.
Masyarakat Makassar pun berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan banjir. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD, diharapkan persoalan banjir di Makassar dapat tertangani dengan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
