Lontaran.com – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Ia menilai perlunya langkah konkret agar semua anak di Makassar memperoleh kesempatan belajar yang setara dan layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Ari usai pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ari mengungkapkan bahwa meski sejumlah sekolah negeri di kota ini memiliki daya tampung yang cukup besar, beberapa wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Latif Tengah masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
Sebagai solusi jangka pendek, Ari menyoroti pentingnya penguatan layanan transportasi pelajar. Penyediaan transportasi khusus ini akan difokuskan pada wilayah padat dan terpinggirkan, guna memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah meskipun jarak ke sekolah negeri cukup jauh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transportasi pelajar merupakan prioritas untuk menjawab tantangan akses, terutama di daerah yang sulit dijangkau,” ujarnya.
Selain itu, DPRD dan Pemkot Makassar sepakat melibatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis untuk menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Upaya ini diharapkan dapat menjamin pemerataan pendidikan di kota.
Terkait pembiayaan, Pemkot sedang mengkaji skema subsidi bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta, agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan yang layak dan terjangkau.
Meski berbagai upaya telah dirancang, tantangan masih tersisa. Data terbaru menunjukkan sekitar seribu anak di Makassar belum mendapatkan tempat di sekolah negeri. Hal ini menuntut langkah cepat dan terukur dari semua pihak terkait.
Ari juga menyoroti kendala infrastruktur fisik di beberapa sekolah negeri yang membatasi penambahan ruang kelas dan kapasitas siswa. Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping sekolah serta pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP, khususnya di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Ia menegaskan bahwa Penerimaan Murid Baru (PMB) bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan cerminan keadilan dan komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga.
“Kita harus berpikir progresif dan solutif. PMB adalah tolok ukur apakah akses pendidikan sudah merata atau masih menyisakan masalah,” tegas Ari Ashari Ilham.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Makassar dan Pemkot berupaya memastikan semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara, sebagai fondasi masa depan yang lebih baik bagi kota.
