Lontaran.com, Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, mengakhiri rangkaian kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024/2025 dengan menyapa langsung warga di tiga titik berbeda di Kecamatan Tamalanrea pada Kamis (13/3/2025). Kegiatan reses ini menjadi penutup dari serangkaian pertemuan legislator Fraksi NasDem ini dengan konstituennya di daerah pemilihan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Dalam penutupan resesnya, Andi Odhika Cakra Satriawan menyambangi warga di Jalan Halide Dg Tindri, RT03/RW01, Kelurahan Bira; Jalan Bontoloe Baru, Lr.2, RT01/RW07, Kelurahan Kapasa Raya; serta Jalan Bontoa Utara, RT04/RW01, Kelurahan Parang Loe. Di setiap lokasi, kehadiran wakil rakyat ini disambut antusias oleh warga yang ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Andi Odhika Cakra Satriawan menegaskan bahwa reses merupakan momentum yang sangat penting baginya untuk mendengarkan secara langsung suara warga tanpa adanya batasan atau sekat. Ia berkomitmen untuk mencatat dengan seksama seluruh aspirasi, keluhan, dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat di wilayah Tamalanrea dan Biringkanaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Reses ini adalah waktu yang paling tepat untuk mendengar langsung suara warga tanpa adanya sekat pembatas. Semua aspirasi, keluhan, dan harapan yang telah kami terima dari masyarakat akan kami bawa dalam laporan resmi ke DPRD Kota Makassar untuk kemudian diteruskan kepada pihak eksekutif Pemerintah Kota Makassar agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Andi Odhika Cakra Satriawan saat berdialog dengan warga di salah satu titik reses.
Salah satu isu dominan yang mencuat dari warga di ketiga lokasi reses di Kecamatan Tamalanrea adalah permasalahan akses terhadap air bersih. Banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih yang layak, baik karena keterbatasan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang belum menjangkau seluruh wilayah, maupun karena kualitas air yang tersedia dinilai tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi sehari-hari.
Menanggapi keluhan tersebut, warga berharap agar Pemerintah Kota Makassar dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperluas cakupan pelayanan air bersih hingga ke kawasan-kawasan padat penduduk di Tamalanrea yang hingga saat ini belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan PDAM. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan kebutuhan dasar yang mendesak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain permasalahan air bersih, isu genangan air dan banjir musiman juga menjadi sorotan utama warga, terutama di wilayah Kelurahan Kapasa Raya dan Parang Loe. Kedua wilayah ini dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap genangan air setiap kali hujan deras mengguyur. Minimnya sistem drainase yang memadai dan tidak berfungsi dengan baik ditengarai menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan banjir tersebut.
“Permasalahan banjir ini sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait dapat segera melakukan pembenahan sistem drainase secara menyeluruh dan efektif,” tegas Andi Odhika Cakra Satriawan menanggapi keluhan warga terkait banjir.
Isu lain yang juga mengemuka dalam rangkaian reses ini adalah persoalan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya menyentuh seluruh masyarakat prasejahtera yang berhak menerima. Banyak warga yang mengaku tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meskipun secara ekonomi tergolong layak untuk menerima bantuan dari pemerintah.
Menanggapi permasalahan ini, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar ini menekankan betapa pentingnya validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang melibatkan secara langsung pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat kelurahan. Keterlibatan perangkat masyarakat di tingkat bawah diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan adil.
“Seringkali kita temui kasus di mana warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar dalam DTKS karena sistem pendataan yang kurang optimal. Ini adalah hal yang harus kita benahi bersama-sama. Saya akan mendorong agar Dinas Sosial Kota Makassar melakukan upaya jemput bola dalam proses pendataan, dengan melibatkan peran aktif RT/RW agar data yang dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran,” pungkas Andi Odhika Cakra Satriawan. (*)
