Lontaran.com, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2026, yang digelar di Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025). Dalam kesempatan ini, Supratman menyetujui pernyataan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengenai pentingnya konektor atau penghubung antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang.
Supratman menilai hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang telah berjalan tetap berkesinambungan. “Kita pasti melihat rencana kerja pemerintahan yang sekarang. Sesuai yang disampaikan Pak Wali, kita butuh konektor dalam masa transisi ini antara pemerintahan yang lama dan yang baru,” ujar Supratman.
Menurutnya, pemerintahan saat ini telah menyusun program kerja yang berkelanjutan. Namun, pemerintahan yang baru nantinya akan menyesuaikan kebijakannya berdasarkan visi, misi, serta janji politiknya. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harus ada keseimbangan, harus ada konektor yang menyatukan program-program ini,” tambahnya.
Supratman juga menjelaskan bahwa penyatuan program antara pemerintahan lama dan baru dapat dilakukan melalui anggaran perubahan atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
“Apakah nanti program-program ini akan menyatu dalam anggaran perubahan atau setelah pelantikan, kita tunggu saja bagaimana episode ini berjalan,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang turut hadir dalam forum tersebut, juga menekankan pentingnya konektivitas antara program-program yang baru dan lama.
“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting yang layak untuk dilakukan persiapan matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan, sehingga kepemimpinan ini dilanjutkan dengan pemimpin yang baru,” ucap Danny.
Danny menyampaikan contoh konkret saat ia memimpin, di mana ia melanjutkan program mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal. Program tersebut kemudian ditingkatkan menjadi home care yang menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya.
Menurut Danny, ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama, program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan hasilnya diukur dengan indeks kebahagiaan. Kedua, program yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ketiga, program yang memberikan manfaat secara global.
Danny menambahkan, semua program yang dirancang harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat mendorong ekonomi kota. “Kita harus program yang produktif, jangan terjebak dengan hal-hal yang baru tanpa memperhatikan dampak ekonominya,” pungkasnya. (*)
