Lontaran.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPR RI secara virtual pada Senin (28/04/2025). Rapat ini melibatkan sejumlah kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, serta pengelolaan sistem kepegawaian.
Wali Kota Munafri menegaskan pentingnya momentum ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif di daerah, khususnya dalam memperkuat tata kelola BUMD dan reformasi birokrasi,” ujar Munafri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, penguatan birokrasi yang responsif dan efisien akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
“Makassar siap menjadi bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga,” tambahnya.
RDP ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan, menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.
