Lontaran.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 46 pejabat baru dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Pelantikan ini berlangsung sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi dan penegasan arah kerja pemerintahan yang lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.
Para pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), administrator (Eselon III), pengawas (Eselon IV), hingga pejabat fungsional. Pemerintah Kota menyatakan bahwa perombakan ini ditujukan untuk memperkuat struktur pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.
Menanggapi pelantikan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyampaikan apresiasinya, namun sekaligus memberi catatan kritis terhadap kesiapan para pejabat dalam menjalankan tugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita memerlukan kadis-kadis yang cakep, camat-camat yang bisa membuat ada inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas untuk bagaimana tentu menuju Makassar lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya,” ujar Andi Hadi di DPRD Makassar, Selasa (17/6/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat baru harus segera bekerja secara maksimal. Terutama karena realisasi program pemerintahan di semester pertama tahun ini masih tergolong rendah.
“Ini sudah Juni, bulan depan sudah monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi monitoring kita di DPRD yang lalu belum ada dinas yang sampai dengan 20%. Ini sudah masuk Juli, mudah-mudahan bisa sudah sampai 50% lebih,” ungkapnya.
Andi Hadi juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program-program strategis yang belum berjalan optimal, terutama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bagaimana caranya kita mendapatkan APBD yang surplus, kalau misalnya kegiatan ekonomi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita,” tambahnya.
Ia mengingatkan para pejabat baru agar memahami posisi mereka sebagai ujung tombak pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, kinerja setiap kepala dinas maupun camat sangat menentukan keberhasilan tujuh program besar Pemerintah Kota Makassar yang dikenal dengan program MULIA.
“Ini yang kita harap, bahwasannya kerja sebagai kadis tidak mudah untuk bagaimana bisa mendorong tujuh program besar MULIA. Tentu kita ingin bagaimana kadis-kadis ini, camat-camat ini, semuanya punya prinsip, kami dengar, kami taat,” ucap Andi Hadi.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada lagi hambatan dalam percepatan pembangunan yang disebabkan oleh pejabat yang tidak memahami tugasnya.
“Tidak ada lagi yang membuat hal-hal yang merangkali percepatan daripada peningkatan APBD di Kota Makassar ini terhambat gara-gara camat atau kadis tidak tahu bekerja,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fraksi PKS, Andi Hadi turut menitipkan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia menekankan pentingnya sikap profesionalisme, tanggung jawab, serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
“Harapan kami selaku Ketua Fraksi PKS, adalah bekerja secara profesional, kemudian bertanggung jawab, dan tentu menjaga nilai kita sebagai tokoh pemerintahan. Terus menjaga Makassar ini daripada hal-hal yang buruk,” ujarnya.
Andi Hadi menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjauhi praktik korupsi dan perilaku tidak bermoral, serta menjadi contoh positif bagi masyarakat.
“Jauhi sikap yang korupsi, kemudian amoral yang tidak baik, dan tentu memberikan sikap bagaimana menjadi pejabat-pejabat yang bisa dicontoh oleh masyarakat,” pungkasnya.
