Lontaran.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan, khususnya pada sektor infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap warga pulau tidak boleh hanya sebatas janji.
“Di sana ada sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya bocor saat hujan, dan tidak ada tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” kata Ismail, Selasa (6/5/2025).
Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPD II Golkar Makassar ini menyebut masyarakat di kepulauan berhak atas fasilitas setara dengan warga di daratan, mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan hingga akses energi listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti persoalan listrik yang sering padam di wilayah kepulauan dan belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Kondisi ini, menurutnya, mempertegas ketimpangan pelayanan antarwilayah yang perlu segera ditangani.
“Sering kali listrik padam di sana, ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” ucapnya.
Selain itu, Ismail menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
“Anak-anak di pulau juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai akses mereka terbatas hanya karena kondisi geografis,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan, ia mendorong adanya sinergi antarlembaga pemerintahan, mulai dari camat, lurah, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar aspirasi warga di kepulauan dapat direspons cepat dan tepat.
“Saya harap Pemkot bisa benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan warga di kepulauan. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut,” tegas Ismail.
Dalam kesempatan yang sama, Ismail mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kapal lintas pulau guna mendukung konektivitas dan membuka akses ekonomi lebih luas bagi masyarakat setempat.
“Kehadiran kapal lintas pulau ini akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” jelasnya.
Ia menegaskan agar seluruh rencana pembangunan di wilayah kepulauan dijalankan secara konsisten dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya sekadar respons menjelang momen politik atau rutinitas tahunan.
Dengan pemenuhan hak-hak dasar yang merata, Ismail meyakini masyarakat kepulauan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil sebagaimana warga di daratan Kota Makassar.
