Lontaran.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan respons resmi terhadap aksi demonstrasi yang digelar kelompok Legend 120. Aksi tersebut menyoroti dugaan praktik menyimpang di tempat hiburan malam (THM) Helen’s Play, kawasan Panakkukang, Makassar, pada Kamis (24/4/2025).
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan bahwa isu yang diangkat dalam aksi ini telah menjadi perhatian publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia menegaskan, legislatif merasa berkewajiban memberikan tanggapan terhadap keresahan masyarakat.
“Kami di DPRD menilai penting untuk memberikan respons yang serius terhadap peristiwa ini. Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban mengawal isu-isu yang berpotensi berdampak terhadap moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Andi Makmur dalam keterangan pers, Rabu (23/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengapresiasi langkah awal pemerintah kota dan aparat kecamatan yang dinilai cepat merespons informasi terkait dugaan pelanggaran di Helen’s Play. Meski demikian, ia menilai langkah tersebut masih perlu dilengkapi dengan pendekatan menyeluruh dan terkoordinasi.
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, Helen’s Play disebut tidak memiliki izin resmi operasional dari pemerintah provinsi. Hal ini menurutnya menjadi indikasi pelanggaran administratif yang serius dan perlu ditindaklanjuti.
“Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa tempat tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi dasar penting bagi kami di DPRD untuk bertindak,” jelasnya.
DPRD Kota Makassar berencana segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang komprehensif sebelum menyusun langkah lanjutan. Proses klarifikasi, kata Andi Makmur, akan dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Kami akan memanggil pemilik usaha, instansi terkait, serta aparat penegak hukum untuk mendengar keterangan dari berbagai sisi. Tujuannya agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar akurat dan adil,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam menangani kasus seperti ini, DPRD tidak bisa hanya bersandar pada tekanan opini publik, melainkan harus berdasarkan informasi terverifikasi sesuai prosedur hukum.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok demonstran, untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas kota selama proses berlangsung.
“Kami mengapresiasi semangat masyarakat sipil yang aktif menyampaikan aspirasi. Harapan kami, proses ini bisa berlangsung damai hingga DPRD menyampaikan sikap resminya setelah seluruh data dikumpulkan,” tutupnya.
